Edy Rahmayadi dan Joko Driyono

Edy Rahmayadi mengaku sudah mempunyai cara berani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terbukti terlibat pengaturan skor.

Baru-baru ini ada beberapa anggota PSSI yang tertangkap oleh satgas antimafia bola Polri. Hal itu ternyata disoroti oleh Ketua Umum PSSI yakni Edy Rahmayadi, dan mengaku juga kalau ia terbukti terlibat kasus pengaturan skor, Edy langsung akan lakukan hal berani ini.

Ketua Umum PSSI akan lakukan hal berani ini jika ia terbukti terlibat kasus pengaturan skor, yakni akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI.

“Pelanggaran-pelanggaran ini harus segera dibersihkan. Kalau saya melanggar pun harus juga mesti dibersihkan,” tegas pria yang juga menjabat sebagai pembina PSMS Medan ini.

Dari yang sudah kita ketahui, Satgas Antimafia Bola sudah mengumumkan menangkap petinggi PSSI seperti anggota komdis PSSI yakni Dwi Irianto dan anggota Exco PSSI yakni Johan Lin Eng. Tak cuma itu Satgas Antimafia Bola juga memeriksa sekjen PSSI yakni Ratu Tisha Dastria.

Edy Rahmayadi, Ketua Umum PSSI

Rentetan peristiwa yang terjadi di tubuh PSSI membuktikan bahwa mengurus dunia kulit bundar Tanah Air bukan pekerjaan mudah. Terlebih dengan pergerakan rivalitas Asia Tenggara yang kian kompetitif.

Jangankan untuk menciptakan skuad tim nasional (timnas) yang mumpuni. Pada kenyataannya membuat kompetisi sepak bola Indonesia bersih pun terkesan sulit. Selain edy, belum genap sebulan Joko Driyono menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI, tapi ia malah ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan dokumen. Bahkan, kini diindikasikan terlibat dalam pusaran pengaturan pertandingan.

Pengamat olahraga Akmal Marhali berpendapat ketua umum yang baru perlu berkomitmen menuntaskan match-fixing. Tak hanya itu, ia juga diharapkan tidak cuma numpang tenar dengan mengisi jabatan kursi satu PSSI.

“Dasarnya adalah integritas yang harus dimiliki calon ketua umum baru. Setelah itu, baru mempunyai komitmen menyelesaikan masalah yang ada, khususnya match-fixing. Ia juga harus bisa profesional agar tidak ada embel-embel apa pun,” ungkap Akmal kepada HARIAN NASIONAL, Jumat (22/2).

Komite Eksekutif (Exco) PSSI sepakat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) meski jadwal pasti pelaksanaan masih menunggu persetujuan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Jika disetujui, agenda KLB adalah penetapan Ketua Pemilihan dan Ketua Banding Pemilihan. Artinya, akan ada sosok baru yang dipilih untuk mengisi kursi yang kini ditempati Jokdri, sapaan karib Joko Driyono.

Joko Driyono

Akmal menilai, keputusan pelaksanaan KLB sudah tepat. Terutama jika melihat banyaknya petinggi PSSI, termasuk Exco yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengaturan skor.

“KLB ini selain sesuai Statuta PSSI, juga merupakan langkah strategis yang bisa dilakukan. Sudah banyak pejabat PSSI yang tersangkut,” ucap Akmal.

“Ketua umum harus memiliki niat membangun sepak bola Indonesia lebih baik. Siapa pun boleh saja mencalonkan diri karena statuta PSSI juga tidak memiliki syarat-syarat tertentu untuk calon ketua umum. Namun, landasannya pada poin integritas harus ada karena selama ini sepak bola dianggap sebagai pekerjaan yang akhirnya keinginan baik menjadi.”

Di tengah rencana KLB, Jokdri justru kini sudah terlihat pasrah. Dia berharap KLB bisa membuat PSSI lebih baik di kemudian hari.

“Saya secara pribadi membayangkan seperti menunggu detik-detik terakhir. Mengakhiri kepengurusan, tapi juga sekaligus menyongsong keputusan proses hukum ini,” ucap Jokdri seusai diperiksa di Polda Metro Jaya, kemarin.

“Kepengurusan baru penting untuk diproteksi agar organisasi memiliki waktu ideal untuk menjaring, melihat dan menilai pengurus baru yang akan datang. Demikian juga kepada mereka yang ingin mengabdikan dirinya jadi ketum.” tutupnya.